Dalam audisi calon menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 16-19 Oktober 2009, kepada salah satu calon menteri tim ekonomi, presiden SBY berpesan tentang pentingnya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, Menjadi pertanyaan kita, bagaimanakah relevansi pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan masyarakat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan apa implikasinya

Perhatian dunia selama 23-24 September 2009 tertuju pada Kota Pittsburgh, kawasan di barat daya negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, tempat diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara kelompok G-20. Indonesia termasuk salah satu negara anggota G-20 yang hadir dalam KTT tersebut yang langsung dipimpin oleh Presiden SBY.

Di luar kerjasama di bidang infrastruktur dan transportasi, dari berbagai kemungkinan jawaban dari pertanyaan tersebut, langkah awal yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah identifikasi rantai nilai (value chain) berbagai produk atau kegiatan investasi di FTZ Batam-Bintan-Karimun yang akan mempunyai kaitan dengan skema IMT-GT.
Sebagaimana dikatakan Michael Porter (1985), relevansi nilai rantai ini terletak pada upaya untuk menentukan “positioning” produk, mulai dari ide awal, disain, proses produksi, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen.

Kawasan khusus ini diharapkan dapat membangkitkan kegiatan ekonomi pada skala tertentu agar utilisasi infrastruktur baru yang akan dibangun seperti bandar laut, bandar udara, jalan tol dan infrastruktur lainnya dapat dioptimalkan. Itulah sebabnya, beberapa calon zona ekonomi khusus dikaitkan dengan rencana pembangunan pelabuhan laut Bojonegara (Provinsi Banten) dan calon bandar udara Kuala Namu (Provinsi Sumatera Utara) – pengganti bandara Polonia, Medan. Dengan kata lain, sisi penawaran (supply side) infrastruktur harus diimbangi dengan penciptaan sisi permintaan (demand side), antara lain melalui SEZ.

Berbicara tentang strategi pembangunan Kepulauan Riau, pertanyaan sederhana yang perlu kita ajukan terlebih dahulu adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi (berbasis) maritim dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan sumber daya kelautan seperti perikanan, akuakultur dan sebagainya. Jawaban dari pertanyaan sederhana di atas barangkali menimbulkan implikasi lain yaitu munculnya pertanyaan: apakah ke depan kita sudah mempunyai persepsi yang sama tentang orientasi dan arah pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan daerah kepulauan ini?